Baru-baru ini, berita mengenai penangkapan Pavel Durov, pendiri Telegram, telah menarik perhatian luas di internet. Menanggapi peristiwa ini, Presiden Prancis Macron menyampaikan respon di platform sosial, menjelaskan beberapa keraguan publik.
Makron menyatakan bahwa penangkapan Durov tidak didasarkan pada tujuan politik, melainkan berdasarkan penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa Prancis selalu sangat menghargai kebebasan berbicara, kebebasan berkomunikasi, serta semangat inovasi dan kewirausahaan, dan akan terus mempertahankan kebebasan ini dalam batasan hukum yang diizinkan. Makron juga mencatat bahwa bagaimana hukum akan dilaksanakan pada akhirnya akan ditentukan oleh sistem peradilan yang independen.
Sementara itu, juru bicara lembaga penegak hukum juga memberikan penjelasan mengenai hal ini. Diketahui bahwa Durov dituduh gagal untuk bekerjasama dalam penyelidikan terkait kejahatan siber dan kejahatan keuangan yang terjadi di platformnya. Tuduhan ini tampaknya menjadi penyebab langsung penangkapan Durov.
Peristiwa ini memicu diskusi tentang batas tanggung jawab platform internet. Menemukan titik keseimbangan antara melindungi privasi pengguna dan memberantas kejahatan siber menjadi masalah yang kompleks. Di masa depan, peristiwa serupa mungkin akan mendorong pemerintah dan perusahaan teknologi di berbagai negara untuk melakukan diskusi dan kerja sama yang lebih mendalam mengenai undang-undang dan peraturan terkait.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
26 Suka
Hadiah
26
9
Bagikan
Komentar
0/400
MoonRocketman
· 07-20 09:37
Algoritme pesawat luar angkasa sedang dalam penurunan orbit di Bear Market, hati-hati get on board, keselamatan adalah yang utama.
Lihat AsliBalas0
FlatTax
· 07-20 04:45
Sudah tahu bermain jebakan ini, mengarahkan laras senjata ke siapa pun masih tidak jelas.
Lihat AsliBalas0
NotFinancialAdviser
· 07-20 03:24
Wah, ini sudah berantakan.
Lihat AsliBalas0
LiquidityNinja
· 07-19 14:51
Siapa yang percaya ini, ini hanya akting.
Lihat AsliBalas0
GasFeeThunder
· 07-17 15:18
Satu lagi kasus kegagalan, amati data dengan sabar.
Lihat AsliBalas0
GasOptimizer
· 07-17 15:17
Data memberi tahu saya, masalah ini terlihat seperti algoritme politik.
Lihat AsliBalas0
CommunityLurker
· 07-17 15:11
Lagipula, ini hanya alasan untuk menyelidiki orang.
Lihat AsliBalas0
RebaseVictim
· 07-17 14:59
Ini adalah lelucon tentang independensi peradilan.
Pendiri Telegram ditangkap, Presiden Prancis menjawab: bukan untuk tujuan politik
Baru-baru ini, berita mengenai penangkapan Pavel Durov, pendiri Telegram, telah menarik perhatian luas di internet. Menanggapi peristiwa ini, Presiden Prancis Macron menyampaikan respon di platform sosial, menjelaskan beberapa keraguan publik.
Makron menyatakan bahwa penangkapan Durov tidak didasarkan pada tujuan politik, melainkan berdasarkan penyelidikan yudisial yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa Prancis selalu sangat menghargai kebebasan berbicara, kebebasan berkomunikasi, serta semangat inovasi dan kewirausahaan, dan akan terus mempertahankan kebebasan ini dalam batasan hukum yang diizinkan. Makron juga mencatat bahwa bagaimana hukum akan dilaksanakan pada akhirnya akan ditentukan oleh sistem peradilan yang independen.
Sementara itu, juru bicara lembaga penegak hukum juga memberikan penjelasan mengenai hal ini. Diketahui bahwa Durov dituduh gagal untuk bekerjasama dalam penyelidikan terkait kejahatan siber dan kejahatan keuangan yang terjadi di platformnya. Tuduhan ini tampaknya menjadi penyebab langsung penangkapan Durov.
Peristiwa ini memicu diskusi tentang batas tanggung jawab platform internet. Menemukan titik keseimbangan antara melindungi privasi pengguna dan memberantas kejahatan siber menjadi masalah yang kompleks. Di masa depan, peristiwa serupa mungkin akan mendorong pemerintah dan perusahaan teknologi di berbagai negara untuk melakukan diskusi dan kerja sama yang lebih mendalam mengenai undang-undang dan peraturan terkait.