Pengecualian Pajak: Hambatan Sesungguhnya bagi Bitcoin sebagai Alat Tukar Sehari-hari

Adopsi Bitcoin sebagai metode pembayaran utama bukan tertahan oleh keterbatasan teknologi, melainkan oleh arsitektur kebijakan pajak yang tidak mendukung transaksi kecil. Masalah inti terletak pada absentia pengecualian de minimis untuk transaksi Bitcoin berskala minor, suatu situasi yang menciptakan beban administrasi dan finansial bagi pengguna biasa. Setiap kali seseorang melakukan transaksi dengan Bitcoin, mereka dihadapkan dengan kewajiban pelaporan pajak yang sama berat seperti untuk transaksi bernilai jutaan rupiah, menciptakan hambatan praksis yang signifikan.

Mengapa Kebijakan Pajak Menjadi Penghalang Utama Adopsi

Pierre Rochard, anggota dewan Bitcoin Strive, menekankan bahwa fondasi masalah adoption Bitcoin terletak pada regulasi pajak ketimbang pada kemampuan teknis jaringan. Sesuai laporan Cointelegraph, absennya mekanisme pengecualian untuk transaksi kecil secara drastis mengurangi viabilitas Bitcoin sebagai medium pertukaran sehari-hari. Pengguna biasa yang ingin membeli kopi atau makanan ringan dengan Bitcoin harus tetap melakukan pencatatan perpajakan yang rumit, menciptakan friksi yang tidak perlu.

Komunitas Bitcoin memandang bahwa pengecualian yang dimaksud bukan sekadar keringanan administratif, tetapi prasyarat fundamental untuk transformasi Bitcoin dari aset spekulatif menjadi alat pembayaran yang fungsional. Tanpa pengecualian semacam itu, transaksi retail dengan cryptocurrency akan tetap menjadi aktivitas niche yang dijalankan oleh enthusiast teknis saja, bukan adopsi massal yang diimpikan.

Proposal Cynthia Lummis: Pengecualian sebagai Solusi Legislatif

Pada pertengahan 2025, Senator Wyoming Cynthia Lummis—salah satu pendukung paling vokal industri kripto di legislatif AS—mengajukan draft undang-undang yang secara eksplisit mengadvokasi pengecualian pajak untuk transaksi aset digital hingga $300. Inisiatif legislatif ini mencakup batasan tahunan sebesar $5,000 terhadap total nilai transaksi yang dikecualikan, mencerminkan upaya mencari keseimbangan antara kemudahan penggunaan dan revenue concerns pemerintah.

Proposal Lummis juga mengusulkan perlakuan khusus untuk staking dan mining rewards, yang ditunda pajakannya hingga aset tersebut dijual. Ketentuan tambahan dalam draft tersebut memberikan pengecualian khusus untuk cryptocurrency yang didonasikan untuk tujuan amal, mengakui dimensi sosial dari penggunaan digital assets.

Namun, kontra-proposal dari para pembuat kebijakan menyarankan pengecualian de minimis yang jauh lebih ketat—hanya berlaku untuk stablecoin yang dijamin dengan kolateral berlebih melalui simpanan fiat atau sekuritas pemerintah jangka pendek. Pendekatan ini secara implisit mendiskriminasi Bitcoin, menciptakan hierarki cryptocurrency yang disukai oleh regulator.

Suara Pendukung dari Ekosistem Kripto

Jack Dorsey, pendiri Square (kini Block, Inc.), menjadi salah satu tokoh paling vokal yang mengadvokasi pengecualian pajak untuk transaksi Bitcoin kecil. Dorsey secara konsisten menekankan urgency untuk menjadikan Bitcoin “uang sehari-hari” dalam waktu sesingkat mungkin, bukan hanya investasi jangka panjang. Posisinya mencerminkan keyakinan bahwa infrastruktur regulasi yang mendukung adalah prerequisite untuk adoption skala besar.

Di sisi lain, Bitcoin Policy Institute—organisasi non-profit yang berdedikasi pada advokasi kebijakan cryptocurrency—telah secara aktif menyuarakan kekhawatiran tentang ketiadaan pengecualian pajak untuk transaksi minor sejak akhir tahun 2025. Kritik mereka fokus pada cara kebijakan pajak yang ada menciptakan disincentive ekonomi bagi penggunaan Bitcoin sebagai media pertukaran fungsional.

Marty Bent, pendiri Truth for the Commoner dan analis Bitcoin terkemuka, mengkritik dengan tajam proposal pemberian pengecualian hanya untuk stablecoin tertentu, menyebutnya “tidak logis” dan mencerminkan bias regulatori yang tidak seimbang. Sentimen ini beresonansi luas dalam komunitas, yang memandang pendekatan selektif ini sebagai upaya membatasi potensi Bitcoin secara artifisial.

Dampak Kebijakan Pajak terhadap Ekosistem Pembayaran Digital

Perdebatan mengenai pengecualian pajak mengungkapkan kompleksitas fundamental dalam mengintegrasikan cryptocurrency ke dalam sistem finansial mainstream. Kebijakan pajak yang dirancang untuk era fiat dan kartu kredit tidak dengan mudah dapat diterapkan pada ekosistem peer-to-peer digital yang terdesentralisasi. Setiap keputusan regulasi memiliki konsekuensi cascading terhadap adoption rate, behavior pengguna, dan competitive landscape cryptocurrency.

Perlunya pengecualian untuk transaksi kecil bukan sekadar kenyamanan teknis—ini tentang membuat cryptocurrency economically rational untuk use case sehari-hari. Tanpa pengecualian semacam itu, Bitcoin akan tetap dilihat sebagai instrumen investasi atau store of value, bukan sebagai uang yang fungsional. Perdebatan yang sedang berlangsung di legislatif AS akan menjadi preseden bagi yurisdiksi lain dalam mengevaluasi bagaimana mengintegrasikan Bitcoin ke dalam sistem perpajakan mereka sambil mempertahankan intent regulatori.