Krisis Pendanaan: Demokrat Senat AS Siap Hadapi Penutupan Pemerintah Demi Menolak Proposal Imigrasi

Anggota Demokrat di Senat AS telah mengambil posisi keras terhadap proposal pendanaan pemerintah yang mencakup alokasi dana besar untuk penegakan imigrasi. Mereka mempertegas bahwa mereka lebih memilih untuk menghadapi skenario penutupan pemerintah sebagian daripada berkompromi dengan persyaratan pendanaan yang diajukan pihak Republik.

Insiden Minneapolis Memicu Pertentangan Politik

Keputusan ini datang menyusul tragedi penembakan di Minneapolis yang menghebohkan dan menciptakan gelombang reaksi di Capitol Hill. Peristiwa tersebut menjadi momentum bagi pihak Demokrat untuk mempertanyakan efektivitas dan prioritas dari proposal anggaran yang sedang dibahas, khususnya terkait dengan alokasi dana untuk badan-badan penegakan hukum imigrasi.

Sikap Tegas Pemimpin Demokrat Terhadap Proposal Pendanaan

Chuck Schumer, Pemimpin Minoritas Senat dari New York, mengeluarkan pernyataan yang jelas mengenai posisi Demokrat. Dia menekankan bahwa insiden tragis di Minnesota merupakan bukti nyata dari masalah yang perlu ditangani dengan prioritas berbeda. Schumer bertegas bahwa fraksi Demokrat tidak akan memberikan dukungan suara yang diperlukan untuk proposal pendanaan yang didorong oleh Partai Republik, terutama jika proposal tersebut mempertahankan atau memperbesar pendanaan untuk Departemen Keamanan Dalam Negeri yang terlibat dalam penegakan imigrasi.

Buntu Anggaran dan Ancaman Shutdown

Posisi tidak dapat ditawar ini menciptakan ketidakpastian serius tentang kemungkinan penutupan operasional pemerintah federal. Dengan Demokrat menolak untuk mendukung proposal anggaran yang ada dan Republik tidak menunjukkan fleksibilitas dalam mengakomodasi keberatan mereka, impasse ini meningkatkan risiko shutdown yang sesungguhnya jika tidak ada perubahan signifikan dalam negosiasi pendanaan pemerintah di minggu-minggu mendatang.

Menurut laporan BlockBeats yang mengutip The Wall Street Journal pada Januari 2025, situasi ini mencerminkan polarisasi mendalam antara dua partai besar mengenai prioritas pengeluaran pemerintah dan pendekatan kebijakan imigrasi.