Orang Belanda Hadapi Pajak Baru atas Keuntungan yang Belum Direalisasikan: Ancaman Pelarian Modal Menjadi Nyata

Pemerintah Belanda sedang merancang kebijakan pajak revolusioner yang akan mengubah cara orang belanda membayar pajak atas investasi mereka. Rencana ini mengusulkan pemungutan pajak tahunan atas keuntungan modal yang belum direalisasikan—baik dari saham, obligasi, maupun cryptocurrency—terlepas dari apakah aset tersebut sudah dijual atau tidak. Langkah drastis ini memicu kekhawatiran mendalam tentang kemungkinan orang belanda akan melarikan modal keluar dari negara.

Rencana Pajak Box 3 yang Mengubah Paradigma

Reformasi system pajak Box 3 ini lahir dari keputusan pengadilan yang membatalkan model pajak sebelumnya yang bergantung pada asumsi pengembalian investasi daripada hasil aktual. Mayoritas pembuat undang-undang Belanda, termasuk berbagai partai dari spektrum politik yang berbeda, menyatakan kesiapan mendukung modifikasi ini. Dengan angka kerugian pajak potensial mencapai 2,3 miliar euro (sekitar 2,7 miliar dolar) setiap tahun jika implementasi tertunda lebih lanjut, tekanan finansial publik mendorong keputusan cepat.

Eugène Heijnen, Sekretaris Negara untuk Perpajakan, menghadapi lebih dari 130 pertanyaan dari anggota Tweede Kamer (Dewan Perwakilan) minggu lalu dalam diskusi parlemen yang intens. Meskipun mengakui keterbatasan rencana ini, beliau menyampaikan bahwa pajak hanya atas keuntungan yang direalisasikan sebenarnya ideal secara konseptual, namun pemerintah menganggapnya tidak feasible sampai tahun 2028.

Dampak Nyata bagi Orang Belanda sebagai Investor

Di bawah sistem yang direvisi, orang belanda yang menginvestasikan uang mereka di berbagai instrumen akan menghadapi beban pajak tahunan atas “kertas keuntungan”—profit yang belum mereka terima secara tunai. Ini berarti seorang investor bisa membayar pajak untuk keuntungan yang sebenarnya masih belum diwujudkan, menciptakan situasi finansial yang kompleks.

Dalam skema yang diusulkan, investor properti akan mendapat perlakuan berbeda. Mereka diizinkan melakukan potongan untuk biaya operasional dan hanya membayar pajak setelah benar-benar merealisasikan keuntungan penjualan. Namun, untuk properti kedua yang digunakan pribadi, tetap dikenakan pajak tambahan.

Spektrum Dukungan Politik yang Luas

Dukungan untuk langkah ini melintasi berbagai lapisan partai. Partai-partai sayap kanan dan pusat seperti Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD), Christian Democratic Appeal (CDA), JA21, BBB, dan Partai untuk Kebebasan (PVV) diperkirakan akan memberikan suara dukungan. Sementara itu, partai-partai sayap kiri seperti Demokrat 66 (D66) dan Partai Hijau-Kerja (GroenLinks–PvdA) juga mendukung perubahan ini dengan argumentasi bahwa mengenakan pajak atas keuntungan belum direalisasikan lebih mudah dikelola administratif dan mampu mencegah defisit anggaran yang signifikan.

Kekhawatiran Komunitas Kripto dan Ancaman Kapital Flight

Namun, usulan ini memicu kritik tajam dari investor dan para pemimpin komunitas cryptocurrency yang memperingatkan bahwa langkah ini akan mempercepat pelarian modal dari Belanda. Michaël van de Poppe, analis cryptocurrency terkenal dari Belanda, secara terang-terangan menyebut rencana pajak ini sebagai “gila.” Dia berpendapat bahwa kebijakan ini akan secara signifikan meningkatkan beban pajak tahunan orang belanda dan mendorong mereka untuk meninggalkan negara.

“Tidak heran orang-orang meninggalkan negara ini, dan sejujurnya, itu adalah keputusan yang masuk akal,” kata van de Poppe. Kritik serupa muncul dari pengguna lain yang membandingkan pajak atas keuntungan belum direalisasikan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang kontroversial seperti Pesta Teh Boston, Reign of Terror, atau revolusi Bolshevik—semuanya momen ketika pemerintah dipandang mengambil tindakan ekstrem yang mengakibatkan pembangkangan masyarakat.

Perdebatan ini mencerminkan ketegangan fundamental antara kebutuhan fiskal pemerintah dan kekhawatiran orang belanda bahwa kebijakan baru akan membuat mereka dan investasi mereka mencari tempat yang lebih ramah pajak.