Hambatan Pajak dengan Basis Kolateral: Mengapa Bitcoin Masih Sulit Jadi Alat Pembayaran?

Industri kripto terus berdesak-desakan mencari jalan untuk membuat Bitcoin menjadi metode pembayaran sehari-hari yang viabel. Namun, musuh terbesar bukanlah keterbatasan teknologi, melainkan kebijakan pajak yang membebani setiap transaksi kecil. Dengan persyaratan kolateral yang semakin ketat untuk beberapa instrumen digital, pertanyaan tentang keadilan sistem pajak kripto pun semakin memuncak.

Masalah Utama: Aturan Pajak Tanpa Celah Pengecualian

Pierre Rochard, anggota dewan dari Bitcoin Strive, menyorot masalah fundamental: ketiadaan pengecualian pajak de minimis untuk transaksi Bitcoin bernilai kecil. Saat ini, setiap transaksi BTC, berapa pun nilainya, tunduk pada kewajiban pajak. Hal ini menciptakan beban administratif yang tidak proporsional—bayangkan harus melaporkan transaksi senilai $2 untuk membeli kopi.

Bitcoin Policy Institute, organisasi advokasi yang berfokus pada isu kebijakan, melontarkan kekhawatiran serupa pada akhir 2025. Mereka menggarisbawahi bahwa pembebanan pajak untuk setiap transaksi aset digital, sekecil apa pun, mengubah Bitcoin dari “uang sehari-hari” menjadi instrumen investasi dengan beban birokrasi tinggi.

Stablecoin Berkolateral: Solusi Kontroversial yang Menuai Kritik

Pembuat undang-undang AS sedang mempertimbangkan pendekatan diskriminatif: memberikan pengecualian pajak de minimis hanya untuk stablecoin yang didukung oleh kolateral berlebih—yakni yang dijamin dengan uang fiat tunai atau sekuritas pemerintah jangka pendek. Proposal ini secara efektif menciptakan sistem kelas dua dalam pasar kripto.

Komunitas Bitcoin menyambut usulan ini dengan skeptisisme. Mereka berargumen bahwa pembatasan yang hanya menguntungkan stablecoin berkolateral penuh ini merupakan diskriminasi tidak adil terhadap aset digital lainnya. Ketentuan semacam ini malah memperburuk hambatan adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran.

Usulan Reformasi dari Wyoming

Pada pertengahan 2025, Senator Wyoming Cynthia Lummis, tokoh pendukung industri kripto, mengajukan undang-undang yang lebih seimbang. Proposalnya mencakup pengecualian pajak de minimis untuk transaksi aset digital senilai $300 atau kurang, dengan batas tahunan sebesar $5.000 untuk pengecualian tersebut.

Usulan Lummis juga mencakup ketentuan menarik lainnya: pengecualian untuk cryptocurrency yang digunakan dalam sumbangan amal, serta penundaan pelaporan pajak untuk pendapatan staking atau penambangan sampai aset tersebut benar-benar dijual. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara pengguna Bitcoin sebenarnya berinteraksi dengan aset mereka.

Suara dari Tokoh Industri: Perspektif yang Beragam

Jack Dorsey, pendiri Square, secara terang-terangan mengadvokasi pengecualian pajak untuk transaksi Bitcoin kecil. Dia menekankan bahwa Bitcoin perlu berkembang menjadi “uang sehari-hari” secepat mungkin—tidak bisa menunggu hingga sistem pajak sempurna.

Sementara itu, Marty Bent, advokat Bitcoin dan pendiri media Truth for the Commoner, mengambil posisi lebih kritis. Dia meluruskan bahwa pengecualian pajak yang dikhususkan hanya untuk stablecoin berkolateral penuh merupakan langkah yang tidak masuk akal dan membahayakan ekosistem kripto secara keseluruhan.

Perdebatan yang bergejolak ini mengungkap dilema lebih dalam: bagaimana mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem keuangan yang ada tanpa menciptakan sistem kolateral yang berat sebelah atau membebani pengguna dengan biaya pajak yang tidak proporsional. Kebijakan pajak yang bijaksana dan adil menjadi kunci untuk membuka potensi Bitcoin sebagai metode pembayaran masa depan.