Parlemen Belanda bersiap untuk menyetujui sebuah inisiatif legislatif yang akan mengubah perpajakan atas investasi dalam cryptocurrency dan aset lainnya. Undang-undang keuntungan, secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Pajak Penghasilan Aktual dari Kasus 3, akan memberlakukan pajak tahunan atas kenaikan nilai aset, bahkan ketika investor tidak melakukan penjualan. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam cara pemerintah Eropa menangani perpajakan aset digital.
Bagaimana sistem perpajakan baru akan berfungsi
Menurut laporan dari Foresight News, undang-undang keuntungan akan menetapkan tarif pajak sebesar 36% atas apresiasi tahunan aset. Pemilik Bitcoin, saham, dan instrumen investasi lainnya harus membayar pajak atas keuntungan teoretis setiap tahun fiskal, terlepas dari apakah mereka telah menjual atau mempertahankan posisi mereka. Pendekatan ini merupakan perubahan besar dibandingkan sistem perpajakan tradisional yang hanya mengenakan pajak saat terjadi transaksi yang nyata.
Latar belakang hukum dan alasan reformasi
Inisiatif ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Sebuah pengadilan Belanda membatalkan metode sebelumnya yang digunakan oleh pemerintah untuk menghitung pajak berdasarkan pengembalian virtual, menganggapnya bertentangan dengan hukum. Meskipun para legislator mengakui kekurangan dalam proposal saat ini, mayoritas parlemen mendukungnya. Alasan utama adalah ekonomi: menunda undang-undang keuntungan akan menyebabkan negara kehilangan sekitar 2.300 juta euro setiap tahun.
Implikasi bagi investor aset kripto
Undang-undang keuntungan ini akan secara langsung mempengaruhi pemilik cryptocurrency, yang akan menghadapi kewajiban pajak atas kenaikan teoretis posisi mereka. Berbeda dengan sistem di mana pajak hanya dikenakan saat penjualan, norma ini menciptakan tanggung jawab perpajakan tahunan yang tetap berlaku selama aset dipertahankan. Penerapannya direncanakan untuk tahun 2028, memberikan periode transisi bagi investor untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan pajak yang baru.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Belanda menyetujui RUU keuntungan: pajak tahunan atas kenaikan nilai mulai 2028
Parlemen Belanda bersiap untuk menyetujui sebuah inisiatif legislatif yang akan mengubah perpajakan atas investasi dalam cryptocurrency dan aset lainnya. Undang-undang keuntungan, secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang Pajak Penghasilan Aktual dari Kasus 3, akan memberlakukan pajak tahunan atas kenaikan nilai aset, bahkan ketika investor tidak melakukan penjualan. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam cara pemerintah Eropa menangani perpajakan aset digital.
Bagaimana sistem perpajakan baru akan berfungsi
Menurut laporan dari Foresight News, undang-undang keuntungan akan menetapkan tarif pajak sebesar 36% atas apresiasi tahunan aset. Pemilik Bitcoin, saham, dan instrumen investasi lainnya harus membayar pajak atas keuntungan teoretis setiap tahun fiskal, terlepas dari apakah mereka telah menjual atau mempertahankan posisi mereka. Pendekatan ini merupakan perubahan besar dibandingkan sistem perpajakan tradisional yang hanya mengenakan pajak saat terjadi transaksi yang nyata.
Latar belakang hukum dan alasan reformasi
Inisiatif ini muncul sebagai tanggapan terhadap putusan pengadilan sebelumnya. Sebuah pengadilan Belanda membatalkan metode sebelumnya yang digunakan oleh pemerintah untuk menghitung pajak berdasarkan pengembalian virtual, menganggapnya bertentangan dengan hukum. Meskipun para legislator mengakui kekurangan dalam proposal saat ini, mayoritas parlemen mendukungnya. Alasan utama adalah ekonomi: menunda undang-undang keuntungan akan menyebabkan negara kehilangan sekitar 2.300 juta euro setiap tahun.
Implikasi bagi investor aset kripto
Undang-undang keuntungan ini akan secara langsung mempengaruhi pemilik cryptocurrency, yang akan menghadapi kewajiban pajak atas kenaikan teoretis posisi mereka. Berbeda dengan sistem di mana pajak hanya dikenakan saat penjualan, norma ini menciptakan tanggung jawab perpajakan tahunan yang tetap berlaku selama aset dipertahankan. Penerapannya direncanakan untuk tahun 2028, memberikan periode transisi bagi investor untuk menyesuaikan diri dengan persyaratan pajak yang baru.