Debat Davos: Bagaimana Regulasi Crypto Diterapkan di Tengah Standar Bitcoin dan Hasil Stablecoin

Dalam sebuah diskusi hangat di Davos, Swiss, para pemimpin industri berkumpul untuk membahas bagaimana sistem keuangan global harus mengikuti perubahan cepat dalam cryptocurrency dan tokenisasi. Debat ini mencerminkan pertanyaan yang lebih luas: bagaimana negara-negara dan institusi mengikuti regulasi dalam bidang yang terus berkembang ini?

Baru-baru ini, World Economic Forum di Davos mengadakan pertemuan, di mana CEO Coinbase, Brian Armstrong, secara langsung berbicara menentang Gubernur Bank of France, François Villeroy de Galhau. Pembicaraan mereka tidak hanya tentang aspek teknis blockchain, tetapi juga tentang pertanyaan yang lebih dalam mengenai bagaimana negara harus mengikuti standar yang berbeda untuk aset digital dan perbankan tradisional.

Armstrong vs Villeroy de Galhau: Kompetisi dan Kedaulatan dalam Regulasi Industri

Inti dari perdebatan ini berfokus pada stablecoin—khususnya, apakah token yang dipatok fiat harus membayar bunga kepada pemiliknya. Sebagian besar dunia mengikuti salah satu dari dua model: mengizinkan hasil (yield) dan meningkatkan kompetisi, atau membatasi imbalan untuk menjaga stabilitas.

Armstrong berargumen bahwa stablecoin yang memberikan bunga sangat penting untuk manfaat konsumen dan daya saing global. “Persaingan global menunjukkan bahwa China akan membayar bunga pada CBDC mereka. Ada stablecoin offshore yang sudah ada. Jika stablecoin yang dikendalikan AS dilarang membayar imbalan, maka kompetisi offshore akan meningkat,” katanya.

Sebaliknya, Villeroy de Galhau tidak setuju bahwa mata uang digital harus bersaing dalam hal hasil. Bank of France memiliki posisi yang jelas: “Jawabannya tidak. Tujuan publik harus juga melindungi stabilitas sistem keuangan.”

Ketegangan ini mencerminkan isu yang lebih luas: apakah negara mengikuti model pasar yang didorong oleh pasar atau yang dikendalikan negara? Setiap wilayah membuat keputusan sendiri. Sementara Bill Winters dari Standard Chartered mendukung hasil (dengan alasan bahwa token tidak menarik sebagai penyimpan nilai tanpa imbalan), CEO Ripple, Brad Garlinghouse, mendorong “kompetisi yang adil”—bahwa crypto harus mengikuti standar yang sama dengan bank, dan sebaliknya.

Peran Bank dan Crypto dalam Standar yang Adil yang Harus Diikuti

Diskusi panas lainnya berputar di sekitar regulasi yang diikuti (atau tidak) oleh berbagai sektor. Armstrong menjelaskan mengapa Coinbase menentang CLARITY Act—sebuah proposal legislatif utama di AS. “Kami ingin memastikan bahwa setiap undang-undang tentang crypto di AS tidak melarang kompetisi. Organisasi yang melakukan lobi di bidang perbankan mencoba melarang kompetisi mereka, yang tidak saya dukung,” katanya.

Debat ini menyoroti perbedaan mendasar dalam pemahaman tentang bagaimana negara harus mengikuti kerangka regulasi yang berbeda. Haruskah ini menjadi “lapangan yang setara” di mana crypto dan perbankan tradisional memiliki kewajiban yang sama? Atau industri yang berbeda harus mengikuti aturan yang berbeda pula?

Bitcoin sebagai Standar: Bagaimana Negara Mengikuti atau Tidak Sistem Baru

Bagian paling ideologis dari debat ini menyentuh Bitcoin dan konsep “standar Bitcoin.” Armstrong mengusulkan beralih ke “standar Bitcoin” sebagai pelindung terhadap depresiasi nilai uang tradisional—sebuah ide radikal yang terus diikuti atau coba diabaikan oleh banyak negara.

Villeroy de Galhau secara langsung menanggapi, menekankan kedaulatan demokratis dan kontrol. “Kebijakan moneter dan keuangan adalah bagian dari kedaulatan. Kita hidup di negara demokrasi,” katanya. Ia juga memperingatkan tentang “privatisasi uang,” di mana penerbit crypto swasta bisa memimpin—sebuah skenario yang banyak negara tidak ingin ikuti.

Segera Armstrong membantah, “Bitcoin adalah protokol desentralisasi. Sejujurnya, tidak ada yang menerbitkannya,” katanya. Ia berargumen lagi, “Dalam hal bank sentral memiliki kebebasan, Bitcoin bahkan lebih bebas. Tidak ada negara, perusahaan, atau individu yang mengontrolnya di dunia ini.”

Perdebatan ini mencerminkan perpecahan filosofis mendasar: haruskah negara mengikuti kontrol moneter terpusat (seperti model perbankan tradisional) atau mendukung alternatif desentralisasi yang tidak memiliki titik kegagalan tunggal?

Inovasi dan Regulasi: Masa Depan Kebijakan Crypto

Meskipun diskusi ini panas, ada satu hal positif yang muncul: semua sepakat bahwa inovasi dan regulasi harus berjalan beriringan. Pertanyaan utama bukan hanya tentang bagaimana mengikuti aturan saat ini, tetapi bagaimana membuat hukum yang mendukung inovasi sekaligus melindungi stabilitas.

Villeroy de Galhau juga memperingatkan: “Inovasi tanpa regulasi dapat menciptakan masalah besar kepercayaan. Ancaman pertama adalah privatisasi uang dan hilangnya kedaulatan.” Ini mencerminkan kekhawatiran bahwa banyak badan regulasi di seluruh dunia sedang mengikuti atau berencana mengikuti langkah tersebut.

Debat di Davos ini bukan hanya tentang hasil stablecoin atau standar Bitcoin. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang bagaimana sistem keuangan global harus bekerja di era digital—bagaimana kita mengikuti aturan lama, dan bagaimana membuat yang baru sebagai kerangka masa depan. Seiring industri crypto terus berkembang, industri, regulator, dan negara harus bekerja sama untuk menentukan standar yang harus diikuti demi pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas keuangan global.